You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Naikkan TKD Kepala Puskesmas
photo Bayu Suseno - Beritajakarta.id

Basuki Setuju Usulan KUA-PPAS Dinkes

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara garis besar menyetujui usulan kegiatan yang diajukan Dinas Kesehatan dalam Kebijakan Umum APBD - Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Kalau Kepala Dinas yang baik, anggaran disisir oke-oke saja

Salah satunya usulan kegiatan sistem penanganan Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit umum daerah maupun puskemas melalui layanan telpon 911 yang dikerjasamakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi senilai Rp 8,7 miliar.

"‎Perhari ada 15 ribu telepon yang masuk. Yang bisa ditangani 55 persen. Kemudian petugas operator mencarikan tempat. Ini berarti boleh, fungsinya berguna sekali," katanya saat menyisir anggaran Dinas Kesehatan di KUA-PPAS 2015 di ruang rapat pimpinan (rapim) Balai Kota, Minggu (22/11).

Basuki Sisir KUA-PPAS 2016, Bisa Hemat Rp 1 Triliun

Dikatakan Basuki, alasan dibolehkannya anggaran kegiatan tersebut masuk dalam KUA-PPAS karena ‎rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta kerja sama yang melibatkan BUMN.

"Boleh, tapi servernya jangan sewa. Kita beli. Terus ambulans gawat daruratnya pakai Global Positioning System (GPS) semua biar kelihatan geraknya. Pesan ojek zaman sekarang saja kita bisa tahu di mana dan kapan datang, masa ambulans kita gak tahu," pintanya.

Tak hanya itu, Basuki juga  meminta Dinas Kesehatan membangun commad center layanan sistem gawat darurat yang ‎dibangun Jakarta. Sehingga layanan darurat 119 tersebut dapat dikembangkan sebagai call center Dinas Penangguangan Kebakaran dan Penyelamatan serta kepolisian ke depannya.

"Jadi 119 ini pengen kita jadiin untuk lain-lain juga buat damkar, polisi. Dikembangkan aja sudah," katanya.

Kemudian, Basuki juga menyetujui usulan anggaran kegiatan pelatihan dokter dan perawat puskesmas di RSUD maupun puskemas yang diajukan suku dinas di tiap wilayah serta dinas. Termasuk anggaran perekrutan para tenaga kerja kontrak individual yang diajukan dalam KUA-PPAS 2016.

"Kalau Kepala Dinas yang baik, anggaran disisir oke-oke saja. Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil ambulans udah harus pakai sistem kartu e-money. Jadi gak boleh pakai duit cash. Karena mau tahu kendaraan isi BBM-nya berapa?," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Sudin Kominfotik Jakut Berkolaborasi Tingkatkan Literasi Digital

    access_time27-01-2026 remove_red_eye1376 personAnita Karyati
  2. Pramono Perpanjang Masa PJJ Sampai 1 Februari

    access_time29-01-2026 remove_red_eye984 personDessy Suciati
  3. KORPRI DKI Salurkan Donasi untuk Penyintas Bencana di Sumatra

    access_time30-01-2026 remove_red_eye808 personFakhrizal Fakhri
  4. Hujan Bakal Basahi Jakarta Hari Ini

    access_time28-01-2026 remove_red_eye749 personDessy Suciati
  5. Sudinhub Jaksel Tindak Parkir Liar di Jalan Ciledug Raya

    access_time28-01-2026 remove_red_eye744 personTiyo Surya Sakti
close